Aktivis perempuan dan pergerakanya bagaikan gunung es. Hanya sendikit
sekali kemampuan yang ditunjukkan aktivis perempuan kepermukaan. Pada
faktanya masih banyak bagian dan kemampuan yang masih jauh tenggelam di
dasar laut.
Gerakan perempuan yang pada mulanya berusaha untuk memerangi buta huruf, memberantas kemiskinan, penganiayaan hingga kekerasan pada perempuan. Kini mereka kehilangan kendali menghadapi arus globalisasi yang semakin masif.
Disadari atau tidak hal ini sangat jelas dialami oleh aktivis perempuan yang bergerak dibidang lingkungan hidup atau yang lebih dikenal dengan ekofeminisme. Dalam hal ini ekologi politik feminis meletakkan perempuan sebagai individu yang bergerak aktif baik, peran, fungsi dan posisi.
Lebih jelasnya, ekofeminisme meneropong beberapa area khusus, seperti, pembangunan, penggunaan sumberdaya alam, rekontruksi argaria dan transformasi perkotaan. Namun, dalam perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini terutama ketika masyarakat dunia diharuskan tunduk pada kekuasaan.
Dalam skenario pembangunan patriarki di mana pertumbuhan ekonomi menjadi panglima, nasib rakyat tergantung pada kekuatan modal dari negara maju. Neoliberalisme dengan resep dasar deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi sekilas tidak bermakna. Tetapi, implementasi resep ini adalah hegemoni pasar, kekerasan, penindasan, monopoli pasar, dan aturan perdagangan, pemaksaan pendekatan seragam, dan masif.
Dalam hal ini gerakan ekofeminisme melihat adanya sinergisitas gagasan ekonomi dan politik ekologi perubahan iklim. Sinergisitas itu berupa lingkungan tidak bisa lepas dari perbaikan parktek kekuasaan dan politik yang mengabaikan hak dan keadilan.
Praktek politik ekologi yang tidak mengarustamakan keseimbangan ekologi. Di sini yang perlu difahami adalah, perubahan iklim yang terjadi tidak lain disebabkan oleh timpangnya relasi kebijakan kekuasaan dan ekspansifnya perusahaan-perusahaan multinasional dalam penguasaan sumber daya alam menjadi mata rantai utama penyebab perubahan iklim.
Relasi timpang ini hanya akan turut merusak lingkungan sebagai tempat manusia melangsungkan kontinuitas kehidupan ekonominya. Ancaman kemiskinan akibat krisis sumber daya alam (SDA) pun sulit ditampik. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari ketimpangan relasi itu, maka para aktivis yang pro kelestarian lingkungan hidup pada abad modern ini juga tak henti-hentinya mengkampanyekan slogan ‘Back to Nature’ and ‘Back to Culture’, yang pada prinsipnya mengakui kebajikan-kebajikan nilai kearifan lokal setiap suku bangsa di dunia sehubungan dengan system pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
Hal ini kerena hilangnya hutan alam menyebabkan musnahnya tradisi lokal, di mana perempuan mempunyai keahlian khusus. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah perempuan Dayak, juga perempuan adat di belahan Indonesia lainnya, mampu mengidentifikasi dan memelihara plasma nutfah. Pertanian adalah kekuatan dan kearifan mereka. Perempuan Dani di Papua dapat mengidentifikasikan 70 jenis umbi-umbian dan perempuan Moi di Sulawesi Tengah mampu mengidentifikasi 40 jenis tanaman obat serta cara menggunakannya.
Jika komunitas lokal kehilangan teritori adatnya, pengetahuan mereka menjadi tidak berarti. Industri perkayuan dan pertambangan mengakibatkan mereka kehilangan sumber penghidupan, perlindungan, dan kepercayaan diri dalam skala masif. Mereka dipaksa menerima pekerjaan apa pun. Di berbagai area HPH di Kalimantan, banyak perempuan Dayak terlibat kawin kontrak. Mereka "menikah" dengan pekerja industri perkayuan dan ditelantarkan segera setelah kontrak pekerja selesai.
Untuk itu, perjuangan untuk menegakkan keadilan ekologi terus digalakkan. Sejumlah perlawanan harus terus dilakukan oleh kelompok perempuan. Hal ini karena, pembangunan telah menyebabkan perempuan yang telah berada dalam kondisi miskin, semakin dimiskinkan. Begitu juga sejumlah kebijakan ekonomi dan politik negara maju untuk menjajah negara miskin dan berkembang dengan menjual jargon globalisasi sebagai sebuah mitos pembangunan yang tidak akan pernah memikirkan keselamatan, sudah sepantasnya mendapatkan perlawanan.
Bukankah ekofeminisme lahir guna menjawab sebuah kebutuhan penyelamatan bumi dengan berbasis pada kekhasan perempuan yang selama ini memiliki pengetahuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Perempuan berada pada titik strategis untuk memperjuangkan nasib sumber daya alam.
Di rumah tangga, segala persoalan dan solusi bermuara. Rumah juga menjadi inspirasi lahirnya kesadaran untuk perjuangan kemanusiaan di tengah krisis ekologis dan finansial global. Gerakan perempuan untuk meredam bencana perlu dihadirkan dan direvitalisasi kembali. Musibah kerusakan lingkungan menjadi refleksi untuk mengetengahkan reaksi atas persoalan bencana di negeri ini. Bukankah tragedi bencana alam menjadi ruang penderitaan yang menyedihkan.
Oleh : Siti Ulfatul Khasanah. S.IP
Gerakan perempuan yang pada mulanya berusaha untuk memerangi buta huruf, memberantas kemiskinan, penganiayaan hingga kekerasan pada perempuan. Kini mereka kehilangan kendali menghadapi arus globalisasi yang semakin masif.
Disadari atau tidak hal ini sangat jelas dialami oleh aktivis perempuan yang bergerak dibidang lingkungan hidup atau yang lebih dikenal dengan ekofeminisme. Dalam hal ini ekologi politik feminis meletakkan perempuan sebagai individu yang bergerak aktif baik, peran, fungsi dan posisi.
Lebih jelasnya, ekofeminisme meneropong beberapa area khusus, seperti, pembangunan, penggunaan sumberdaya alam, rekontruksi argaria dan transformasi perkotaan. Namun, dalam perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini terutama ketika masyarakat dunia diharuskan tunduk pada kekuasaan.
Dalam skenario pembangunan patriarki di mana pertumbuhan ekonomi menjadi panglima, nasib rakyat tergantung pada kekuatan modal dari negara maju. Neoliberalisme dengan resep dasar deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi sekilas tidak bermakna. Tetapi, implementasi resep ini adalah hegemoni pasar, kekerasan, penindasan, monopoli pasar, dan aturan perdagangan, pemaksaan pendekatan seragam, dan masif.
Dalam hal ini gerakan ekofeminisme melihat adanya sinergisitas gagasan ekonomi dan politik ekologi perubahan iklim. Sinergisitas itu berupa lingkungan tidak bisa lepas dari perbaikan parktek kekuasaan dan politik yang mengabaikan hak dan keadilan.
Praktek politik ekologi yang tidak mengarustamakan keseimbangan ekologi. Di sini yang perlu difahami adalah, perubahan iklim yang terjadi tidak lain disebabkan oleh timpangnya relasi kebijakan kekuasaan dan ekspansifnya perusahaan-perusahaan multinasional dalam penguasaan sumber daya alam menjadi mata rantai utama penyebab perubahan iklim.
Relasi timpang ini hanya akan turut merusak lingkungan sebagai tempat manusia melangsungkan kontinuitas kehidupan ekonominya. Ancaman kemiskinan akibat krisis sumber daya alam (SDA) pun sulit ditampik. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari ketimpangan relasi itu, maka para aktivis yang pro kelestarian lingkungan hidup pada abad modern ini juga tak henti-hentinya mengkampanyekan slogan ‘Back to Nature’ and ‘Back to Culture’, yang pada prinsipnya mengakui kebajikan-kebajikan nilai kearifan lokal setiap suku bangsa di dunia sehubungan dengan system pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
Hal ini kerena hilangnya hutan alam menyebabkan musnahnya tradisi lokal, di mana perempuan mempunyai keahlian khusus. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah perempuan Dayak, juga perempuan adat di belahan Indonesia lainnya, mampu mengidentifikasi dan memelihara plasma nutfah. Pertanian adalah kekuatan dan kearifan mereka. Perempuan Dani di Papua dapat mengidentifikasikan 70 jenis umbi-umbian dan perempuan Moi di Sulawesi Tengah mampu mengidentifikasi 40 jenis tanaman obat serta cara menggunakannya.
Jika komunitas lokal kehilangan teritori adatnya, pengetahuan mereka menjadi tidak berarti. Industri perkayuan dan pertambangan mengakibatkan mereka kehilangan sumber penghidupan, perlindungan, dan kepercayaan diri dalam skala masif. Mereka dipaksa menerima pekerjaan apa pun. Di berbagai area HPH di Kalimantan, banyak perempuan Dayak terlibat kawin kontrak. Mereka "menikah" dengan pekerja industri perkayuan dan ditelantarkan segera setelah kontrak pekerja selesai.
Untuk itu, perjuangan untuk menegakkan keadilan ekologi terus digalakkan. Sejumlah perlawanan harus terus dilakukan oleh kelompok perempuan. Hal ini karena, pembangunan telah menyebabkan perempuan yang telah berada dalam kondisi miskin, semakin dimiskinkan. Begitu juga sejumlah kebijakan ekonomi dan politik negara maju untuk menjajah negara miskin dan berkembang dengan menjual jargon globalisasi sebagai sebuah mitos pembangunan yang tidak akan pernah memikirkan keselamatan, sudah sepantasnya mendapatkan perlawanan.
Bukankah ekofeminisme lahir guna menjawab sebuah kebutuhan penyelamatan bumi dengan berbasis pada kekhasan perempuan yang selama ini memiliki pengetahuan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Perempuan berada pada titik strategis untuk memperjuangkan nasib sumber daya alam.
Di rumah tangga, segala persoalan dan solusi bermuara. Rumah juga menjadi inspirasi lahirnya kesadaran untuk perjuangan kemanusiaan di tengah krisis ekologis dan finansial global. Gerakan perempuan untuk meredam bencana perlu dihadirkan dan direvitalisasi kembali. Musibah kerusakan lingkungan menjadi refleksi untuk mengetengahkan reaksi atas persoalan bencana di negeri ini. Bukankah tragedi bencana alam menjadi ruang penderitaan yang menyedihkan.
Oleh : Siti Ulfatul Khasanah. S.IP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar