Membangun Budaya Literasi

    Aksara adalah mercusuar peradaban suatu bangsa. Salah satu aspek yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas  sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat keasaraan penduduknya. Untuk itu momentum Hari Aksara Internasional (HAI) ke 47 yang telah diselenggarakan pada 8 September 2012 kemarin bagi Indonesia menjadi salah satu momen istimewa. Peringatan HAI ini menjadi istimewa karena pada tahun ini merupakan akhir dekade keaksaraan atau United Nations Literacy Decade (UNLD).

          Pada momentum UNLD ini setiap negara memberikan laporan tentang pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan. UNLD ini dirancang oleh UNESCO dari tahun 2003-2012 sebagai upaya meningkatkan keberaksaraan bersekala internasional. Memang  Sejak 8 September 1964 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan 8 September sebagai Hari Aksara Internasional. Penetapan ini bertujuan untuk mengingatkan dunia tentang pentingnya budaya literasi. 

         Dalam konteks Indonesia budaya literasi ini penting untuk dibangun, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang buta huruf dan minimnya minat baca masyarakat. Hal ini sebagaimana dikeluhkan oleh Taufiq Ismail dan Suparto Brata dalam bukunya yang bertajuk Mengubah Takdir Lewat Budaya Baca dan Tulis (2012). Meraka secara terang-terangan mengatakan sangat prihatin dengan budaya menonton TV yang telah mengalahkan budaya membaca dilingkup pelajar Indonesia.  

     Budaya literasi dalam konteks kekinian terasa sangat minim, hal ini karena selaian minimnya perpustakaan, taman baca masyarakat dan kurang perhatiannya pemerintah terhadap minat baca masyarakat. Minimnya minat baca masyarakat ini juga dipicu  oleh perkembangan budaya pop yang sejatinya bersifat instan. Pelajar lebih  suka menonton TV atau bermain game ketimbang membaca buku.  Di ranah pendidikan minat baca siswa belum banyak diperhatikan oleh instansi sekolah. Hal ini sangat terasa di daerah perdesaan, banyak sekolah-sekolah yang tidak mempunyai perpustakaan adapaun ada perpustakaan koleksi bukunya juga sangat minim.

         Fenomena ini jelas sangat memprihatinkan, apalagi bila budaya literasi menjadi ukuran kemajuan suatu bangsa, maka Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Dalam kilas balik sejarah bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tinggi adalah bangsa yang mempunyai tradisi literasi yang kuat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa bangsa yang memiliki tradisi literasi yang kuat hingga mencapai masa keemasan, dimulai zaman Mesir Kuno, Babilonia, Dinasti China, Yunani Kuno hingga Jazirah Arab.

      Berkaca pada masa kejayaan bangsa-bangsa tersebut, budaya literasi harus dibangun sejak dini. Kebiasaan membaca sejak dini akan memberikan pengaruh terhadap seseorang baik saat ini maupun yang akan datang. Memang budaya lokal kita adalah budaya lisan bukan budaya membaca atau menulis. Ignas Kleden menyebut budaya itu sebagai kelisanan primer (primary orality), di mana masyarakat kita pada waktu itu belum mengenal baca-tulis. Namun, karena ingatan manusia terbatas, sehingga informasi yang diserap tidak secara sempurna.

     Revolusi literasi dengan ditemukannya mesin cetak Guitenberg yang dimulai pada 1436, telah membawa arus baru bagi budaya literasi di dunia internasional, meskipun budaya cetak baru memasuki Indonesia sekitar  abad ke-20 an, yakni saat  tradisi lisan masyarakat kita masih mengakar kuat. Dengan masuknya budaya cetak ke Indonesia mendorong kemampuan masyarakat untuk bersinggungan dengan baca-tulis. Sayangnya, meski sudah disadari akan pentingnya budaya baca-tulis, tetap saja tingkat kedasaran baca-tulis masyarakat kita masih rendah. Masyarakat kita lebih suka mendapatkan informasi dari media elektronik, terutama televisi.  

     Kondisi masyarakat kita dewasa ini masih sebatas sebagai “pembaca pasif” bukan “pembaca aktif,” yang menelan mentah-mentah segala informasi yang disajikan oleh media elektronik. Kenyataan ini oleh Iqnas Kleden disebut sebagai kelisanan sekunder (secondary orality). Budaya kelisanan sekunder tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan untuk membaca dan menulis dikesampingkan atau tidak terlalu dibutuhkan karena informasi lebih bersifat audio-visual. 

      Budaya literasi kita yang masih rendah menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya memikirkan pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga harus mampu membangun budaya literasi dimasyarakat. Upaya untuk membangun budaya literasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi secara serius dan kontinyu tetap harus dijalankan. 

      Perlu disadari, membaca dan menulis merupakan suatu tolak ukur tinggi rendahnya SDM suatu negara. Budaya literasi telah banyak menempatkan bangsa-bangsa pencintanya kearah yang tepat untuk maju, berkembang dan menuju masa keemasan. Saat ini yang paling utama untuk disadari bahwa budaya literasi merupakan salah satu faktor penentu kemajuan pendidikan dan peradaban.

Oleh : Muh.Muhlisin

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.